Sebanyak 43 Ribu Perusahaan Belum Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan

0
41

Intanblog.com – Setiap Perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan wajib membayar iuran bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap karyawan berhak mendapatkan empat jenis manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan antara lain JKK, JKM, JHT, dan JP. Sayangnya, saat ini sebanyak 43 ribu Perusahaan belum bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan yang telah menjadi kewajibannya.

bpjs compressed - Sebanyak 43 Ribu Perusahaan Belum Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Dengan menunggaknya iuran tersebut maka hak-hak yang seharusnya diperoleh karyawan dari Perusahaan tersebut tidak terpenuhi, hal ini juga akan menghambat BPJS Ketenagakerjaan untuk memenuhi hak normatif dari pekerja yang bersangkutan. Padahal iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban Perusahaan terhadap pekerja dan Negara.

Baca Juga : Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, dan JP)

Sebanyak 43 Ribu Perusahaan Belum Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Melihat data fakta tersebut, tentu pihak-pihak terkait tidak tinggal diam dengan kondisi seperti itu. Hal itu dibuktikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI jakarta yang akan menindak tegas 43 ribu Perusahaan penunggak iuran. Berdasarkan data yang dikutip dari berbagai sumber menjelaskan bahwa total nominal tunggakan dari 43 ribu Perusahaan tersebut mencapai Rp 1 triliun.



Lebih tepatnya menurut penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta jumlah Perusahaan yang menunggak sebanyak 43.855 dengan total nominal tunggakannya mencapai Rp 1.147.331.624.455,30. Pihak BPJS Ketenagakerjaan akan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum terhadap Perusahaan-Perusahaan yang belum menyelesaikan kewajiban membayar iuran.

Baca Juga : Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan : Syarat dan Prosedurnya

Perusahaan yang bandel nantinya bisa dikenakan sanksi denda dan penjara jika masih bersikeras tidak mau melunasi tunggakan iuran tersebut. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kepatuhan Perusahaan terhadap kewajibannya untuk pekerja dan Negara. Sanksi pidana tersebut tertera pada Undang-Undang BPJS No. 24/2011 Pasal 55 dimana Perusahaan tersebut akan dikenakan hukuman negara maksimal 8 tahun atau denda sebesar Rp 1 Miliar.

Baca Juga : Begini Cara Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Secara Online

Dari sekitar 43 ribu Perusahaan yang menunggak tersebut memang tidak disebutkan satupun namanya, namun pihak Kejaksaan mengakui saat ini sedang menargetkan sebanyak 82 Perusahaan terlebih dahulu dengan total nominal tunggakan mencapai Rp 32,6 Miliar. BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap pekerja, maka sudah sepatutnya Perusahaan patuh akan peraturan dan mendukung program tersebut.

LEAVE A REPLY

Silahkan tulis komentar anda!
Masukkan nama anda disini