Aturan Baru BPJS Kesehatan Untuk 3 Pelayanan Ini

0
338

Lagi-lagi BPJS Kesehatan mengeluarkan aturan baru yang kontroversial sehingga menuai banyak kritikan. Aturan baru BPJS Kesehatan yang menuai banyak kritikan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 25 Juli 2018 yang lalu. Menurut pihak BPJS Kesehatan, aturan baru tersebut diberlakukan atas respon terhadap anggaran BPJS Kesehatan yang mengalami defisit anggaran.

Aturan baru BPJS Kesehatan yang menuai banyak kritikan - Aturan Baru BPJS Kesehatan Untuk 3 Pelayanan Ini

Aturan baru tersebut tercantum dalam Peraturan Direktur BPJS Kesehatan yang diperbarui dan mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018. Ada beberapa poin yang diperbarui antara lain terkait penjaminan pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan pelayanan rehabilitasi medik.

Baca Juga : Apakah Prothesa Gigi atau Gigi Palsu Ditanggung BPJS Kesehatan?

Aturan Baru BPJS Kesehatan

Beberapa aturan tersebut yang telah diterapkan BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut :

  1. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan
  2. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat
  3. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik

Sebenarnya BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk merubah aturan yang sudah ada demi pengembangan sistem pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 24 ayat 3.



Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa ” BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisisensi dan efektivitas jaminan kesehatan “.

Namun aturan baru tersebut justru menimbulkan rasa kekhawatiran di masyarakat karena dapat membatasi atau bahkan dapat menghapuskan 3 pelayanan kesehatan tersebut.

Berikut ini penjelasan mengenai aturan baru pada 3 pelayanan yang mendapatkan perubahan :

1. Pelayanan Katarak

Pada pelayanan sebelumnya, seluruh pasien yang mengidap katarak dapat dioperasi dan biaya seluruhnya ditanggung BPJS Kesehatan.

Pada aturan terbaru disebutkan bahwa BPJS Kesehatan akan tetap menjamin biaya operasi katarak bagi peserta BPJS Kesehatan, namun dengan visus (Lapang Pandang Penglihatan) pada kriteria tertentu dengan indikasi medis perlu mendapatkan operasi katarak. Pasien katarak setidaknya harus memenuhi kriteria visus 6 per 18 agar biaya dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Jika melihat aturan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua penderita katarak bisa mendapatkan jaminan biaya dari BPJS Kesehatan, namun hanya bagi pasien yang masuk dalam kriteria tertentu saja.

Baca Juga : Kapan Kartu BPJS Kesehatan Bisa Digunakan Pertama Kali?

2. Pelayanan Persalinan Bayi Lahir Sehat

Pada aturan baru, BPJS Kesehatan tetap menjamin biaya persalinan baik itu melalui persalinan normal maupun secara bedah caesar. Namun jika bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus seperti bayi prematur yang membutuhkan penanganan melalui Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Maka layanan NICU tersebut tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Sebagai catatan bahwa pada aturan sebelumnya, penanganan NICU ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan.

Baca Juga : Kartu BPJS Kesehatan Tidak Aktif, Begini Cara Mengaktifkannya Kembali?

3. Pelayanan Rehabilitasi Medik

BPJS Kesehatan akan tetap menjamin biaya rehabilitasi medik dan fisioterapi hanya saja akan dibatasi maksimal dua kali seminggu atau delapan kali selama satu bulan.

Kesimpulannya, untuk aturan baru BPJS Kesehatan hanya ada sedikit perubahan pada tiga pelayanan yang sudah disebutkan di atas. Ketiga pelayanan tersebut masih dijamin oleh BPJS Kesehatan, hanya saja ada syarat-syarat tertentu yang membatasinya.

LEAVE A REPLY

Silahkan tulis komentar anda!
Masukkan nama anda disini