BPJS Defisit Sejak Tahun 2014 Hingga Sekarang, Ini Faktanya

0
52

Intanblog.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejatinya adalah sebuah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan tugas utamanya yakni sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014 menggantikan Askes (Asuransi Kesehatan) yang sebelumnya dikelola PT Askes Indonesia. Namun sayangnya BPJS Defisit sejak tahun 2014 hingga sekarang dan nominalnya terus meningkat.

BPJS Defisit Sejak Tahun 2014 Hingga Sekarang Ini Faktanya - BPJS Defisit Sejak Tahun 2014 Hingga Sekarang, Ini Faktanya

Manfaatnya yang sangat besar untuk masyarakat Indonesia rupanya tidak diikuti dengan kesehatan anggarannya. Sebagai gambaran, sistem yang dijalankan BPJS Kesehatan merupakan sistem gotong royong. Jadi dana yang digunakan untuk membiayai peserta adalah berasal dari iuran seluruh peserta. Jika antara klaim dan pemasukan iuran tidak seimbang maka hasilnya defisit atau tekor. Kesadaran peserta untuk membayar iuran, khususnya peserta PBPU saat ini kenyataannya masih rendah.

Baca juga : Cara Menggunakan BPJS Kesehatan Untuk Berobat Gratis

BPJS Defisit Sejak Tahun 2014 Hingga Sekarang, Ini Faktanya

Menurut Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI), defisit anggaran BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan hingga sekarang.

Jika kita mengambil data dari berbagai media, BPJS Kesehatan sudah mengalami defisit sejak tahun pertama beroperasi yaitu pada tahun 2014. Memang pada tahun tersebut angka defisitnya masih terbilang kecil dan paling kecil dibandingkan tahun-tahun berikutnya yakni hanya sebesar Rp 1,9 Triliun.

Kemudian memasuki tahun ke-2 (2015) beroperasinya BPJS Kesehatan, ternyata angka defisitnya meningkat drastis hampir 5 kali lipatnya dari tahun 2014. Saat itu BPJS Kesehatan melaporkan tekor senilai Rp 9,4 Triliun. Pada tahun 2016 BPJS Kesehatan kembali mengalami defisit anggaran, namun angkanya sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni hanya sebesar Rp 6,4 Triliun.

Tahun 2016 sempat terjadi penyesuaian iuran sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan. Berikut data penyesuaian iuran pada saat itu :

  • Kelas I dari sebelumnya Rp 59.500 menjadi Rp 80.000
  • Kelas II dari sebelumnya Rp 42.500 menjadi Rp 51.000
  • Kelas III dari sebelumnya Rp 25.500 menjadi Rp 30.000

Ternyata penyesuaian iuran tersebut tidak memberikan dampak positif terhadap anggaran BPJS Kesehatan. Pasalnya tahun 2017 justru defisitnya kembali naik drastis hingga mencapai Rp 13,8 Triliun. Tekornya anggaran BPJS Kesehatan terus berlanjut hingga tahun 2018, dimana pada saat itu angkanya sebesar Rp 19,4 Triliun.

Riwayat anggaran yang terus mengalami defisit, maka diprediksikan untuk tahun 2019 ini BPJS Kesehatan juga akan mengalami defisit anggaran kembali. Bahkan pihak BPJS Kesehatan memprediksi hingga akhir tahun 2019 defisitnya bisa mencapai Rp 28 Triliun. Meskipun Pemerintah selalu menyuntikkan anggaran untuk BPJS Kesehatan, namun angka defisitnya terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Baca juga : Tata Cara Penggunaan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit

Pada tahun 2015, Pemerintah melalui menteri keuangan pernah memberikan suntikan dana sebesar Rp 5 Triliun. Kemudian tahun berikutnya Pemerintah juga menyuntikkan dan kembali sebesar Rp 6,8 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp 3,6 Triliun, dan tahun 2018 kemarin sebesar Rp 10,8 Triliun. Berikut ini tabel data defisit anggaran BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun:

Tahun Defisit Suntikan Dana
2014 Rp 1,9 Triliun
2015 Rp 9,4 Triliun Rp 5 Triliun
2016 Rp 6,4 Triliun Rp 6,8 Triliun
2017 Rp 13,8 Triliun Rp 3,6 Triliun
2018 Rp 19,4 Triliun Rp 10,8 Triliun

Apa Saja yang Membuat Keuangan BPJS Kesehatan Defisit?

BPJS Kesehatan mencatat, saat ini pesertanya telah mencapai hampir 223 Juta orang. Berikut ini detailnya :

  • Peserta PBI (APBN) sebanyak 96,5 Juta orang
  • Peserta PBI (APBD) sebanyak 37,3 Juta orang
  • Peserta PPU (Swasta dan BUMN) sebanyak 34,1 Juta orang
  • Peserta PBPU sebanyak 32,5 Juta orang
  • Peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja (Pensiunan) sebanyak 5,1 Juta orang

Khusus untuk peserta PBI atau Penerima Bantuan Iuran pemerintah baik melalui anggaran APBN (pusat) maupun APBD (daerah) selalu memenuhi iuran tersebut melalui anggaran di Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk peserta PPU atau Pekerja Penerima Upah baik dari pemerintah maupun badan usaha juga selalu memenuhi iuran bulanannya secara rutin. Hal tersebut karena sistem pembayaran untuk peserta PPU langsung memotong dari gaji atau penghasilan bulanan yang diterimanya dibagi dengan pemberi kerja sesuai ketentuan.

Penyebab defisit anggaran yang paling banyak adalah berasal dari peserta PBPU atau peserta mandiri atau masyarakat umum non PBI yang menunggak pembayaran iuran. Mereka tidak membayar iuran namun masih tetap mendapatkan layanan kesehatan, hal inilah yang menjadikan BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran. BPJS Kesehatan harus membayar tagihan dari Fasilitas Kesehatan akan tetapi anggaran yang diperoleh dari iuran peserta tidak sesuai.

Penyebab lainnya yang mengakibatkan defisit yaitu manipulasi kelas Rumah Sakit (RS). Data ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP. Terdapat beberapa RS yang meningkatkan kelas dengan tujuan untuk mendapatkan dana yang lebih besar. Sebagai gambaran, kelas rumah sakit itu mulai dari kelas A, B, C, dan terakhir kelas D. Berdasarkan biayanya, kelas A paling mahal dan kelas D paling murah biayanya.

Jadi berdasarkan temuan audit yang dilakukan BPKP terdapat rumah sakit yang masuk dalam kelas D tapi didaftarkan pada Jaminan Kesehatan Nasional menjadi kelas C. Kejadian seperti ini tentu saja akan membebankan cost BPJS Kesehatan dikarenakan biaya dengan layanan yang diberikan tidak sesuai dengan kelas yang sebenarnya. Namun hal ini menurut Sri Mulyani sedang dirapikan oleh kementerian Kesehatan.

Data di atas adalah sesuai dengan apa yang diungkapkan Menteri keuangan Sri Mulyani ketika Rapat kerja (raker) dengan komisi XI di ruang rapat Komisi XI, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Baca juga : Iuran BPJS Kesehatan Terbaru dan Ketentuannya

Kesimpulan

Defisit anggaran BPJS Kesehatan terjadi dikarenakan dua penyebab yakni pemasukan iuran yang tidak sesuai dan manipulasi kelas rumah sakit. Pendapatan iuran yang kurang maksimal, maka dibentuklah Kader JKN-KIS yang ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu dengan tingkat tunggakan iuran cukup tinggi. Kader JKN-KIS bertugas mengedukasi masyarakat mengenai manfaat BPJS Kesehatan serta mengingatkan peserta untuk membayar iuran tepat waktu setiap bulannya.

Jadi bagi anda yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan khususnya peserta mandiri, bayarlah iuran tepat waktu sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Selain iuran anda untuk membantu mereka yang sedang terbaring sakit, tentu saja dengan membayar iuran tepat waktu ikut mendukung BPJS Kesehatan tetap berjalan.

Baca informasi lainnya terkait BPJS Kesehatan DISINI. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan DISINI

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan masukkan komentar anda!
Silahkan masukkan nama Anda di sini