BPJS Kesehatan Defisit Hingga Rp 16,5 Triliun : Ini Penjelasannya

0
59

BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun ini mengalami defisit anggaran yang cukup tinggi. BPJS Kesehatan defisit hingga Rp 16,5 Triliun yang menimbulkan berbagai persepsi masyarakat terhadap kinerja lembaga tersebut. Banyak masyarakat yang mempertanyakan bagaimana manajemen keuangan BPJS Kesehatan sehingga bisa terjadi defisit hingga Rp 16,5 Triliun.

BPJS Kesehatan defisit hingga Rp 165 Triliun Ini penjelasannya - BPJS Kesehatan Defisit Hingga Rp 16,5 Triliun : Ini Penjelasannya

Untuk menjelaskan terhadap masyarakat terkait BPJS Kesehatan defisit hingga 16,5 Triliun, saya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber media online dan menyampaikannya melalui artikel ini. Saya harap informasi ini akan memberikan wawasan baru bagi anda tentang kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini.

Baca Juga : Status Peserta BPJS Kesehatan Setelah Resign atau PHK

BPJS Kesehatan Defisit Hingga Rp 16,5 Triliun

Seperti yang kita ketahui saat ini, berita tentang BPJS Kesehatan yang mengalami defisit anggaran hingga 16,5 Triliun cukup santer di berbagai media. Bahkan di media sosial juga ramai membicarakan tentang hal itu. Masyarakat rupanya cukup penasaran dengan yang terjadi pada BPJS kesehatan saat ini.



Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa informasi yang telah saya peroleh dari berbagai media online. Simak ulasannya di bawah ini.

Penyebab BPJS Kesehatan Defisit 16,5 Triliun

Direktur utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menyampaikan bahwa program BPJS kesehatan merupakan jaminan kesehatan yang berazaskan anggaran berimbang. Artinya antara pendapatan dan pengeluaran seharusnya terjadi keseimbanangan (balance).

Pada kasus BPJS kesehatan ini, jika berbicara mengenai pendapatan tentu bersumber dari iuran peserta BPJS Kesehatan. Jadi iuran ini adalah komponen yang sangat penting dalam program BPJS kesehatan. Untuk iuran saat ini setelah dihitung ternyata belum sesuai dengan hitungan aktuaria, hitungan keekonomian, atau hitungan akademik. Sehingga masih ada gap pada setiap segmen.

Jika ketentuan besaran iuran yang dibebankan kepada peserta dilakukan oleh BPJS Kesehatan sendiri tentu menginginkan iuran yang sesuai dengan hitungan aktuaria agar terjadi balance antara pendapatan dan pengeluaran. Namun faktanya, pembebanan iuran dihitung oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional bukan oleh BPJS Kesehatan. Jadi lembaga ini yang secara khusus menghitung tentang biaya untuk masyarakat tidak mampu.

Baca Juga : Perbedaan Faskes Pertama dan Faskes Lanjutan BPJS Kesehatan

Pada tahun 2015, BPJS Kesehatan telah menghitung iuran yang ideal sebagai berikut :

  • Iuran ideal untuk peserta penerima bantuan iuran adalah Rp 36.000. Tapi karena ruang fiskal pemerintah tidak terlalu lebar maka diputuskan sebesar Rp 23.000. Sehingga ada gap sebesar Rp 13.000.
  • Kemudian untuk peserta mandiri kelas III dihitung seharusnya Rp 33.000. Tapi diputuskan sebesar Rp 25.500, sehingga ada gap sebesar Rp 7.500.
  • Peserta kelas II yang seharusnya iurannya Rp 63.000, diputuskan sebesar Rp 51.000. Sehingga ada gap sebesar Rp 12.000.
  • Dari hitung-hitungan BPJS Kesehatan yang sesuai dengan keputusan adalah iuran untuk kelas I yaitu Rp 80.000 per bulan.

Dengan adanya gap pada iuran peserta antara yang diputuskan dengan hasil hitung-hitungan BPJS Kesehatan inilah yang mempengaruhi pendapatan, sehingga kondisi  keuangan tidak balance. Jika dibandingkan dengan iuran jaminan kesehatan di negara Vietnam saja untuk iuran terendahnya adalah sebesar US$2,7 atau setara dengan Rp 40.000 (kurs saat ini). Itu artinya iuran untuk BPJS Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat kita bisa dibilang masih sangat rendah atau belum mendekati angka ideal.

Baca Juga : Prosedur Membeli Kacamata Pakai BPJS Kesehatan

Menurut Fachmi Idris, sebenarnya saat ini setelah dihitung terjadi mismatch antara pendapatan dan pengeluaran. Di dalam regulasi kita menyebutkan bahwa jika tidak match maka ada pengurangan manfaat. Misalnya untuk pengobatan-pengobatan yang memerlukan biaya tinggi seperti cuci darah pada penyakit gagal ginjal. Sebenarnya jika ini dikurangi secara otomatis akan mengurangi pengeluaran yang cukup signifikan, namun hal itu tidak dilakukan karena Pemerintah tidak akan membebani masyarakat apalagi ini menyangkut nyawa seseorang. Sehingga munculah opsi terakhir yaitu regulasi suntikan dana.

Jadi secara keseluruhan, defisit ini sudah diketahui sejak awal karena memang iuran yang tidak sesuai. Pemerintah juga tidak serta merta menaikkan iuran begitu saja, masih banyak pertimbangan sehingga mengurungkan niat untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Defisit yang terjadi pada BPJS Kesehatan bukan karena ketidakmampuan manajemen, tapi karena ketidaksesuaian iuran yang memang sudah disadari sejak awal.

LEAVE A REPLY

Silahkan tulis komentar anda!
Masukkan nama anda disini