BPJS Kesehatan Terapkan Urun Biaya : Begini Aturan dan Mekanismenya

0
198

Intanblog.com – Desas desus aturan baru BPJS Kesehatan terapkan urun biaya bagi peserta ketika berobat cukup santer diberitakan. Memang saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang menggodok regulasi baru yang mengatur tentang urun biaya dan selisih biaya. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018.

Urun biaya BPJS Kesehatan - BPJS Kesehatan Terapkan Urun Biaya : Begini Aturan dan Mekanismenya
Press konferensi BPJS Kesehatan, dok. Google

Saya yakin pandangan masyarakat terkait dengan aturan baru tersebut cukup beragam, tapi jika melihat di berbagai media sosial mereka lebih banyak merespon kurang senang. Pasalnya dalam aturan baru ini peserta akan dikenakan biaya tambahan setiap berobat baik itu rawat jalan maupun rawat inap dengan jumlah yang sudah ditentukan. Namun ini hanya dikenakan bagi peserta BPJS Kesehatan non Penerima Bantuan Iuran (PBI).

BPJS Kesehatan Terapkan Urun Biaya : Begini Aturan dan Mekanismenya

Terkait dengan aturan urun biaya dan selisih harga yang akan diberlakukan ini tentu saja masih memerlukan banyak waktu untuk sosialisasi ke masyarakat. Hal ini untuk memperlancar proses layanan kesehatan dan tidak menimbulkan berbagai pertanyaan serta kebingungan peserta BPJS Kesehatan. Sosialisasi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat sehingga tidak terjadi miss antara pegawai Faskes dengan pasien.



Dalam aturan urun biaya dan selisih harga ini peserta BPJS Kesehatan nantinya akan dibebankan biaya perawatan sesuai dengan jenis perawatan dan Faskes jenis apa yang merawatnya. Berikut ini penjelasannya :

  • Rawat jalan di Rumah Sakit kelas A dan B, urun biaya sebesar Rp 20.000
  • Rawat jalan di Rumah Sakit kelas C dan D, urun biaya sebesar Rp 10.000
  • Rawat inap, urun biaya sebesar 10% dari total biaya perawatan sesuai tarif INA CBG’s (Indonesian Case Based Groups) atau maksimal Rp 30 Juta.

Dari dengan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pasien melakukan kunjungan berobat pada Rumah Sakit dengan kelas tertentu akan dikenakan urun biaya dengan nominal tertentu. Rp 20.000 untuk kelas A dan B, kemudian Rp 10.000 untuk kelas C dan D. Sedangkan bagi pasien yang melakukan rawat inap akan dikenakan urun biaya sebesar 10% atau maksimal Rp 30 juta.

Namun sebagai catatan, pemberlakuan urun biaya tersebut hanya diperuntukkan bagi jenis-jenis penyakit tertentu yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh peserta. Untuk jenis penyakitnya saat ini masih dalam tahap penentuan dari Kementerian Kesehatan, sehingga aturan ini belum mulai diberlakukan. Jadi sebagai pemahaman masyarakat, urun biaya dan selisih harga ini tidak untuk semua penyakit tapi hanya untuk jenis penyakit tertentu saja.

Penyalahgunaan Seperti Apa Yang Dimaksud?

Pada penjelasan di atas menyebutkan bahwa aturan urun biaya dan selisih biaya ini diberlakukan bagi jenis-jenis penyakit tertentu yang berpotensi terjadi penyalahgunaan, apa maksudnya?

Berdasarkan penuturan Tulus Abadi, ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) bahwa regulasi ini untuk mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oknum Rumah sakit, tenaga medis, maupun peserta yang akan memberatkan pihak BPJS Kesehatan.

Sebagai contoh misal untuk operasi sesar, secara medis sebenarnya pasien bisa saja melahirkan secara normal tapi kadang didesain sedemikian rupa dan terkadang trennya ada campur tangan dokter membujuk pasien untuk sesar. Jika hal ini terjadi maka ada kepentingan ekonomi di balik itu semua dan ini jelas menyalahi aturan serta memberatkan pihak BPJS Kesehatan.

Program BPJS Kesehatan terapkan urun biaya ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat terutama peserta BPJS Kesehatan agar tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dirasa tidak diperlukan. Karena setiap pelayanan kesehatan punya konsekusensi, dan pada akhirnya bisa berdampak buruk bagi kesehatan pasien.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here