Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan Hingga 99% Selama Pandemi Covid-19, Benarkah?

0
198

Intanblog.com – Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan Hingga 99% Selama Pandemi Covid-19, benarkah informasi tersebut? Ya, benar sekali. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Agustus 2020, Tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana Non-Alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Seperti apa syarat dan ketentuannya?

Diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan

Diskon atau relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan Pemerintah tersebut tujuannya untuk meringankan beban pengeluaran peserta dan pemberi kerja yang terdampak pandemi covid-19. Keringanan iuran tersebut berlaku bagi pemberi kerja, Peserta Penerima Upah dan Peserta Bukan Penerima Upah (Mandiri).

Baca juga : Bisakah Kartu BPJS Kesehatan Dinonaktifkan dan Berhenti Bayar Iuran? Ini Penjelasannya

Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan Hingga 99% Selama Pandemi Covid-19

Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan juga merupakan salah satu kebijakan tambahan dari serangkaian kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah selama pandemi covid-19. Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor ekonomi paling besar merasakan dampaknya sejak pandemi covid-19 masuk Indonesia. Pemerintah-pun telah mengeluarakan berbagai kebijakan untuk menolong sektor ekonomi agar tetap tumbuh.

Baca Juga :   Bisakah Kartu BPJS Kesehatan Dinonaktifkan dan Berhenti Bayar Iuran? Ini Penjelasannya

Salah satunya adalah kebijakan keringanan iuran bagi pemberi kerja dan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang kita ketahui, saat ini ada 4 program di BPJS Ketenagakerjaan antara lain Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Dana Pensiun. Setiap program memiliki iuran bulanan yang berbeda.

Diskon 99% ditujukan untuk program Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Kebijakan relaksasi tersebut dimulai untuk tagihan bulan Agustus 2020 hingga Januari 2021.

Baca juga : Cara Mengecek Tunggakan BPJS Kesehatan Terbaru

Setelah saya cek tagihan bulan September 2020 untuk pembayaran iuran kartu BPJS Ketenagakerjaan saya sendiri memang ada penurunan nominal. Ada pengurangan nominal iuran untuk program JK dan JKK, sedangkan untuk iuran JHT masih tetap atau masih normal.

Pemerintah juga memberikan relaksasi berupa kelonggaran batas waktu pembayaran iuran dana pensiun bagi pemberi kerja hingga Januari 2021. Perusahaan atau pemberi kerja diberikan waktu tambahan untuk melunasi tunggakan iuran Dana Pensiun bagi pekerjanya secara bertahap. Aturan tersebut berlaku bagi Perusahaan besar maupun kecil untuk mendukung agar ekonomi Perusahaan tersebut tetap berjalan normal.

Baca Juga :   Kelas BPJS Kesehatan Akan Dihapus, Ini Penjelasannya

Syarat dan Ketentuan Relaksasi BPJS Ketenagakerjaan

Berikut ini beberapa persyaratan dan ketentuan bagi pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah (mandiri) agar memperoleh relaksasi tersebut:

  1. Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerajan sebelum Agustus 2020
  2. Bagi Peserta Penerima Upah dan Peserta Bukan Penerima Upah telah mendaftar setelah Juli 2020 dan telah membayar iuran JKK dan JKM untuk 2 bulan pertama.
  3. Untuk penundaan pembayaran sebagian iuran JP, pemberi kerja wajib memungut 1 persen dari upah pekerja, dan iuran yang ditanggung pemberi kerja 2 persen dari upah pekerja.
  4. Untuk perusahaan menegah dan besar, relaksasi diberikan jika egiatan produksi, distribusi, atau kegiatan utama usaha terganggu akibat Covid-19, sehingga berdampak pada penurunan omset penjualan/pendapatan bulanan lebih dari 30 persen.
  5. Telah melaporkan data penurunan ini disampaikan per bulan sejak Februari 2020 dengan surat pernyataan dari pimpinan tertinggi pemberi kerja secara itikad baik.
  6. Persyaratan penundaan pembayaran sebagian iuran JP bagi usaha mikro dan kecil antara lain telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebelum Agustus 2020 dan melunasi iuran sampai Juli 2020.
  7. Jika pekerja baru didaftarkan setelah Juli 2020, pembayaran iuran harus dilakukan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) huruf a PP 49/2020.
Baca Juga :   Bedanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)

Baca juga : Kecelakaan Saat Bekerja, Biaya Medis Ditanggung BPJS Ketenagakerjaan Sepenuhnya

Bagi Perusahaan pemberi kerja wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada BPJS Ketenagakerjaan jika akan melakukan penundaan pembayaran. Tentunya jika telah memenuhi persyaratan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Bagi peserta mandiri atau bukan penerima upah secara otomatis akan masuk sebagai penerima relaksasi jika telah membayar iuran pada bulan Juli 2020. Jika batas waktu relaksasi ini berakhir maka iuran akan kembali normal seperti sedia kala.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here