Bisakah Kartu BPJS Kesehatan Dinonaktifkan dan Berhenti Bayar Iuran? Ini Penjelasannya

0
14216

Intanblog.com – Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah membentuk program BPJS Kesehatan. Program ini tujuannya adalah untuk meringankan biaya kesehatan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).

Bisakah kartu bpjs kesehatan dinonaktifkan

Terutama bagi masyarakat kalangan bawah yang kurang mampu, sehingga mereka tidak perlu khawatir lagi mengenai biaya perawatan untuk pengobatan di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia. Namun peserta atau masyarakat yang terdaftar dalam program BPJS Kesehatan memiliki kewajiban untuk membayar iuran bulanan, selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya.

Dari sekian banyak peserta, seiring berjalannya waktu ternyata merasa keberatan dengan iuran bulanan tersebut. Apalagi dengan adanya kenaikan iuran bulanan yang berlaku bagi kelas I dan kelas II. Dengan alasan tersebut maka banyak yang menanyakan apakah bisa kartu BPJS Kesehatan dinonaktifkan dan berhenti membayar iuran bulanan?

Baca juga : Telat Bayar Iuran BPJS Kesehatan : Berapa Denda Yang Harus Dibayarkan?

Bisakah Kartu BPJS Kesehatan Dinonaktifkan dan Berhenti Bayar Iuran? Ini Penjelasannya

Peserta BPJS Kesehatan yang telah terdaftar baik itu sebagai peserta mandiri maupun peserta Penerima Upah, diwajibkan membayar iuran selama yang bersangkutan masih hidup. Artinya, kepesertaan BPJS Kesehatan akan berlaku seumur hidup sejak terdaftar sebagai peserta.

Tidak ada aturan yang membenarkan bahwa kartu kepesertaan BPJS Kesehatan bisa dinonaktifkan dan berhenti membayar iuran sedangkan yang bersangkutan masih hidup. Kecuali jika yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka kepesertaan BPJS Kesehatan wajib dinonaktifkan untuk menghindari tagihan iuran.

Bagaimana jika iuran tidak dibayarkan?

Iuran bulanan adalah kewajiban bagi peserta BPJS Kesehatan. Jika iuran tersebut diabaikan atau tidak dibayarkan maka ada konsekuensinya.

Baca Juga :   Cara Mengecek Tunggakan BPJS Kesehatan Terbaru

Iuran yang tidak dibayarkan lebih dari 30 hari maka status kepesertaan akan dinonaktifkan sementara. Pada saat status dinonaktifkan sementara karena premi, maka kartu tidak bisa digunakan untuk keperluan apapun dan dimanapun. Namun tagihan iuran bulanan akan terus berjalan sesuai dengan kelasnya.

Baca juga : Besaran Iuran BPJS Kesehatan Setelah Naik 1 Juli 2020

Jadi semakin lama anda menunggak iuran maka akan semakin banyak tagihan iuran yang harus dibayarkan. Meskipun tidak ada denda yang harus ditanggung, namun anda akan terbebani dengan tunggakan yang semakin menumpuk.

Bagaimana jika kartu dibutuhkan disaat status nonaktif sementara?

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa status nonaktif sementara dikarenakan premi belum dibayarkan maka tidak bisa digunakan untuk berobat. Untuk mengaktifkannya anda hanya diminta untuk membayar sisa tagihan iuran yang belum dibayarkan hingga bulan berjalan. Untuk melihat berapa tunggakan tagihan iuran yang harus dibayarkan, anda bisa membaca artikel berikut Cara Mengecek Tunggakan BPJS Kesehatan Terbaru

Setelah tunggakan dibayarkan maka status kepesertaan akan otomatis aktif kembali dan bisa digunakan untuk berobat.

Solusi Agar Tidak Terbebani Iuran Bulanan

Banyak peserta BPJS Kesehatan yang mengeluh atas keputusan Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Namun jangan khawatir dengan hal tersebut, karena anda bisa mencari jalan lain agar tetap aktif menjadi peserta dan tidak terbebani dengan iuran bulanan.

1. Menurunkan Kelas Kepesertaan

Cara yang pertama, anda bisa menurunkan kelas kepesertaan ke kelas paling bawah atau kelas III. Seperti yang telah diumumkan Pemerintah, kenaikan iuran hanya berlaku bagi peserta kelas I dan kelas II sedangkan untuk kelas III masih tetap.

Baca Juga :   Kelas BPJS Kesehatan Akan Dihapus, Ini Penjelasannya

Namun penurunan kelas ini hanya berlaku bagi peserta mandiri atau peserta yang iurannya menjadi tanggungan peserta tersebut. Bagaimana caranya?

Anda bisa mendatangi langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau bisa melalui aplikasi JKN Mobile.

Baca juga : Cara Cek Status Kartu BPJS Kesehatan : Apakah Masih Aktif atau Tidak

2. Merubah Kepesertaan Menjadi PBI

Jika cara yang pertama masih belum memberikan solusi, maka anda bisa mencoba cara kedua yaitu merubah kepesertaan menjadi PBI atau Peserta Bantuan Iuran Pemerintah. Perlu diketahui, peserta yang terdaftar sebagai PBI adalah diperuntukkan bagi fakir miskin dan tidak mampu. Jadi mereka tidak dibebani dengan iuran bulanan karena iurannya dibayarkan oleh Pemerintah daerah maupun Pemerintah pusat.

Untuk merubah kepesertaan menjadi PBI anda bisa mengajukan langsung ke BPJS Kesehatan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan seperti :

  • KK dan KTP seluruh anggota Keluarga
  • Surat Keterangan tidak Mampu pengantar dari RT, RW, Kelurahan kemudian menuju ke kecamatan untuk dibuatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
  • Surat pengantar dari puskesmas untuk daftar sebagai peserta BPJS PBI
  • Tidak perlu rekening bank

Prosedur atau langkah-langkah membuat Kartu BPJS PBI

  • Siapkan Fotocopy KK dan KTP minimal 2 rangkap untuk antisipasi
  • Minta surat pernyataan tidak mampu dari RT, RW dan kelurahan setempat
  • Membuat SKTM ke Kecamatan dengan membawa surat pernyataan dari kelurahan
  • Pergi ke dinas sosial, dengan membawa berkas di atas, dari dinas sosial pendaftaran BPJS anda akan diurus sampai anda mendapatkan kartu BPJS PBI atau kartu KIS

Kriteria kategori keluarga miskin

Baca Juga :   Bedanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)

Sebelum merubah kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, perlu anda ketahui beberapa kriteria keluarga miskin yang berhak menerima BPJS PBI sebagai berikut.

  1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang
  2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
  3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
  4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
  5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
  6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
  7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
  8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
  9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
  10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
  11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
  12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
  13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
  14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainny

Jika minimal 9 variabel di atas terpenuhi maka suatu rumah tangga termasuk keluarga miskin dan berhak mendapatkan hak menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI tanpa membayar iuran bulanan.

Kesimpulan : Untuk menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan atas permintaan pribadi sedangkan yang bersangkutan masih hidup adalah tidak bisa diperbolehkan. Menonaktifkan diperbolehkan hanya jika peserta yang bersangkutan Meninggal dunia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here