Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan untuk Pekerja Penerima Upah (PPU)

0
210

Intanblog.com – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan bukan hanya diberlakukan bagi peserta mandiri saja melainkan juga untuk peserta PPU atau Pekerja Penerima Upah. Peserta PPU ini adalah meliputi Pejabat Negara, PNS Pusat, Prajurit, POLRI, Kepala dan wakil Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala desa, perangkat desa, dan pekerja swasta. Perlu diketahui, pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU adalah dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri melalui pemotongan gaji. Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan untuk pekerja penerima upah akan diberlakukan dua tahap.

Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan

Tahap pertama yaitu pada tanggal 1 Oktober 2019, dan tahap dua pada tanggal 1 Januari 2020. Besaran penyesuaian iuran BPJS Kesehatan menjadi 5 persen dari gaji atau upah per bulan dengan batas atas gaji atau upah per bulan adalah sebesar Rp 12 juta. Ketentuannya adalah, 4 persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayarkan oleh peserta yang diambil langsung dari gaji atau upah per bulan.

Penyesuaian iuran Tahap Pertama

Untuk tahap pertama mulai diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 2019 khusus bagi peserta PPU yang merupakan Pejabat Negara, PNS Pusat, Prajurit, dan POLRI.

Penyesuaian iuran Tahap Kedua

Sedangkan untuk tahap kedua yaitu bagi peserta PPU yang merupakan Kepala dan wakil Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala desa, perangkat desa, dan pekerja swasta.

Peraturan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan ini memang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Seperti yang kita ketahui bahwa BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit anggaran sejak mulai berdiri. Defisit tersebut dikarenakan tidak seimbangnya antara pendapatan iuran dengan total klaim.

Baca juga : Syarat Pendaftaran BPJS Kesehatan Online dan Offline Terbaru

Tahun 2015 defisit Rp 5 Triliun, tahun 2016 defisit Rp 6,82 Triliun, tahun 2017 defisit Rp 3,6 Triliun, dan tahun 2018 defisit Rp 10,26 Triliun.

Tahun 2014 BPJS Kesehatan memperoleh pendapatan iuran sebesar Rp 40,72 Triliun, sedangkan klaim yang harus dibayarkan sebesar Rp 42,66 Triliun. Kemudian tahun 2015 pendapatan iuran sebesar Rp 52,69 Triliun dan klaim sebesar Rp 57,1 Triliun.

Tahun berikutnya yaitu tahun 2016 pendapatan iuran dari peserta sebesar Rp 67,40 Triliun sedangkan klaimnya sebesar 67,25 Triliun. Tahun 2017 pendapatan iuran sebesar Rp 74,25 Triliun dan tital klaim yang harus dibayarkan sebesar Rp 84,44 Triliun. Terakhir pada tahun 2018 pendapatan iuran sebesar 81,97 Triliun dan klaim yang harus dibayarkan sebesar Rp 94,3 Triliun.

Dengan adanya penyesuain iuran maka diharapkan akan memberikan dampak positif seperti :

  • Keberlangsungan program JKN-KIS terjaga
  • Mengatasi defisit dana jaminan sosial (DJS)
  • Terjadi perbaikan pelayanan di BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Perbaikan layanan dilakukan secara bersama oleh semua pihak mulai dari kementerian/lembaga Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah, Manajemen fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan masukkan komentar anda!
Silahkan masukkan nama Anda di sini