Peraturan BPJS Terbaru : Pembayaran Tunggakan Iuran Maksimal 24 Bulan

0
44

Intanblog.com – Sebagai peserta BPJS kesehatan masyarakat memang perlu mengetahui berbagai peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Peraturan BPJS terbaru yang tidak diketahui peserta biasanya akan menimbulkan kebingungan bahkan hingga perdebatan yang sebenarnya tidak perlu. Seperti aturan baru yang dikeluarkan BPJS terkait pembayaran tunggakan iuran bagi peserta yang telat membayar hingga berbulan-bulan.

Peraturan BPJS Terbaru compressed - Peraturan BPJS Terbaru : Pembayaran Tunggakan Iuran Maksimal 24 Bulan

Di dalam Perpres No. 82 Tahun 2018 Tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai berlaku sejak 18 Desember 2018. Isinya mengatur tentang ketentuan penghitungan tunggakan iuran bagi peserta dengan sistem yang baru. Ada sedikit perubahan dari Perpres lama dengan Perpres baru tersebut yang perlu dipahami masyarakat, khususnya bagi peserta mandiri yang iurannya menunggak melebihi 1 bulan.

Peraturan BPJS Terbaru : Pembayaran Tunggakan Iuran Maksimal 24 Bulan

Pada Perpres terbaru, tunggakan iuran yang wajib dibayarkan oleh peserta adalah maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Sedangkan pada Perpres lama tunggakan yang harus dibayarkan oleh peserta maksimal hanya 12 bulan atau 1 tahun.

Batas yang ditentukan tersebut adalah jika peserta ternyata menunggak iuran lebih dari 24 bulan. Misal peserta telat bayar iuran bulanan hingga 30 bulan. Maka tunggakan yang harus dibayarkan peserta hanya 24 bulan ditambah bulan berjalan sehingga menjadi 25 bulan.

Sedangkan jika tunggakan iuran kurang dari 24 bulan, misal hanya menunggak selama 15 bulan maka yang harus dibayarkan peserta adalah 15 bulan ditambah bulan berjalan, sehingga menjadi 16 bulan.

Yang perlu diketahui bahwa status kepesertaan BPJS Kesehatan bagi peserta yang iurannya menunggak lebih dari 1 bulan akan secara otomatis di nonaktifkan. Selama dalam masa nonaktif, maka kartu BPJS Kesehatan tersebut tidak berfungsi baik untuk pengobatan rawat jalan maupun rawat inap. Artinya selama kartu di nonaktifkan, seluruh biaya pengobatan peserta tidak ditanggung BPJS Kesehatan melainkan menjadi tanggungan pribadi.

Untuk mengaktifkannya kembali, peserta cukup membayar total tunggakan yang belum dibayarkan kemudian status kepesertaan akan kembali aktif dan sudah bisa digunakan seperti biasa lagi.

Peraturan baru terkait penghitungan pembayaran tunggakan tersebut bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat agar selalu tepat waktu dalam membayar iuran bulanan sebelum sakit. Iuran BPJS kesehatan dibayarkan tidak melebihi tanggal 10 setiap bulannya agar status kepesertaan selalu aktif.

Baca Juga : Cara Cek Status Kartu BPJS Kesehatan : Apakah Masih Aktif atau Tidak

Bagaimana Dengan Denda Rawat Inap? Apakah Ada Perubahan?

Perubahan hanya dilakukan pada penghitungan pembayaran tunggakan iuran bulanan saja, sedangkan untuk denda rawat inap tetap mengacu pada aturan lama. Yaitu jika dalam rentang 45 hari sejak tunggakan iuran dibayarkan dan peserta membutuhkan pelayanan rawat inap yang dijamin BPJS Kesehatan, maka peserta dikenakan denda 2,5 persen dari total diagnosis akhir dikali jumlah bulan tertunggak.

Namun untuk jumlah bulan tertunggak yang digunakan sebagai acuan denda rawat inap maksimal adalah 12 bulan. Sekalipun peserta menunggak iuran 24 bulan tapi yang digunakan sebagai acuan pembayaran denda hanya 12 bulan. Dan denda maksimal yang dibebankan kepada peserta hanya sebesar Rp 30 Juta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here